PERADILAN ADAT GAMPONG
DASAR HUKUM
UU NO.11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN
ACEH BAB XIII TENTANG LEMBAGA ADAT
PERATURAN DAERAH (PERDA) NO.7 TAHUN 2000
TENTANG PENYELENGGARAAN KEHIDUPAN ADAT
QANUN NO.4 TAHUN 2003 TENTANG PEMERINTAHAN
MUKIM DALAM PROVINSI NAGGROE ACEH
DARUSSALAM
QANUN NO.9 TAHUN 2008 TENTANGPEMBINAAN
KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT-ISTIADAT
QANUN NO.10 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA ADAT
PENGERTIAN-PENGERTIAN
DALAM ISTILAH ADAT
- Pemangku Adat adalah Orang yang menduduki Jabatan pada Lembaga-lembaga Adat
- Reusam atau nama lain adalah petunjuk-petunjuk adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat
- Upacara adat adalah rangkaian kegiatan yang dilakanakan seuai dengan norma adat, Nilai dan kebiasaan adat
masyarakat setempat
- Wali Nanggroe adalah Pemimpin Lemabaga Adat Naggroe Yang Idepenensebagai pemersatu masyarakat, berwibawa
dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat dan Adat istiadat,
pemberian gelar atau derajat dan pembina upacara-upacara adat di Aceh.
- ADAT ADALAH ATURAN PERBUATAN DAN KEBIASAAN YANG
TELAH BERLAKU DALAM MASYARAKAT
YANG DIJADIKAN PEDOMAN DALAM PERGAULAN HIDUP DI ACEH.
- HUKUM ADAT ADALAH SEPERANGKAT KETENTUAN TIDAK
TERTULIS DAN BERKEMBANG DALAM
MASYARAKAT ACEH, YANG MEMILIKI SANGSI APABILA DI
LANGGAR .
- ADAT ISTIADAT ADALAH TATA KELAKUAN YANG KEKAL
DAN TURUN TEMURUN DARI GENERASI
PENDAHULU YANG DIHORMATI DAN DIMULIAKAN
SEBAGAI WARISAN YANG SESUAI DENGAN SYARIAT
ISLAM
- KEBIASAAN ADALAH SIKAP DAN PERBUATANYANG
DILAKUKAN SECARA BERULANG KALI UNTUK HAL
YANG SAMA, YANG HIDUP DAN BERKEMBANG
SERTA DILAKSANAKAN OLEH MASYRAKAT SERTA
SEBAGAI PENASEHAT PEMERINTAH ACEH
PERADILAN ADAT
Tanggung Jawab Daripada Pemimpin Adat 
Posyingan Saya Hanis Mansur As Saidi
SEMOGA DAPAT BERMAMFAAT
Tidak ada komentar:
Posting Komentar